0 X DIBACA

Kapital Tanah Di Lumbung Pangan


Berawal dari terbitnya keppres no. 53 tahun 1989 tentang pengembangan Kawasan Industri dimana Karawang adalah salah satu kabupaten yang ditunjuk sebagai daerah yang layak bagi pengembangan kawasan industri, sejak saat itu pula para spekulan tanah berduyun-duyun mendatangi kabupaten yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dengan bermodalkan senjata peta tata ruang para spekulan tanah berlomba-lomba membebaskan tanah milik masyarakat Karawang. Pada awalnya para spekulan menyasar lahan-lahan yang berupa tegalan dan hutan produksi yang menurut tata ruang diperuntukkan bagi pembangunan kawasan industri yang antara lain terletak di kecamatan telukjambe Barat, Teluk Jambe Timur, Klari, Ciampel dan Cikampek yang kemudian bisa kita saksikan disejumlah kecamatan tadi terbentang deretan pabrik dimasing-masing entitas kawasan Industri seperti KIIC, KIM, Surya Cipta, BIC, KIKC dan kawasan-kawasan Industri lainnya. Seiring perjalan waktu semakin berkembangnya operasional produksi manufaktur di berbagai kawasan industri, semakin besar pula kebutuhan tanah untuk pembangunan. Setidaknya terdapat 4 faktor yang menjadi alasan ekspansi pembangunan sarana penunjang sebagai tuntutan atas operasional industri yang kemudian mendorong para spekulan tanah menyasar lahan-lahan pertanian tanaman pangan atau sawah-sawah produktif.

Pertama, pabrik-pabrik yang beroperasi mengajukan argumentasi struktural atas barang hasil produksi pada mekanisme pasar, yakni, barang sisa produksi (limbah) maupun kelebihan produksi (over produksi). Konsekwensi logis yang mengemuka kemudian adalah kebutuhan akan tempat penyimpanan barang atau gudang. Pada umumnya, pabrik-pabrik yang membutuhkan gudang penyimpanan barang lebih memilih lokasi untuk membangun gudang di luar kawasan industri karena alasan harga tanahnya lebih murah.

Kedua, industri sektor manufaktur tidaklah berdiri sendiri. Dia akan berkelindanan dengan industri pada sektor lain seperti Jasa, keuangan, pariwisata, bahkan pertambangan non ekstraktif penghasil bahan baku/bangunan.

Ketiga, dunia industri telah menyedot kaum urban begitu deras. Sehingga terjadi pemusatan penduduk di perkotaan. Fenomena ini mengajukan tiga konsekwensi : (i) pengaruh budaya konsumtif (ii) merangsang pemodal pada bisnis tertentu seperti proferti/perumahan, departemen store, hiburan, restoran dsb, dan (iii) memunculkan gejala sosial seperti kemacetan.

Keempat, kebutuhan infrastruktur baik bagi kepentingan langsung distribusi barang produksi maupun kepentingan transportasi manusianya.
Gayung pun bersambut, tata ruang memberi kelonggaran bagi pengusaha agar mendapat kemudahan untuk memperoleh hak atas tanah dalam satu kesatuan ruang.
Sebab-sebab di atas tadi telah memicu terjadinya liberalisasi tanah karena lemahnya proteksi dari para pemangku kebijakan di satu sisi sedangkan di sisi yang berlainan mindset masyarakat yang semula memandang tanah/sawah sebagai alat produksi sumber pangan baik bagi subsistensi maupun pasar bergeser jauh ke arah barat dengan keyakinan bahwa tanah terutama sawah berupa proferti yang memiliki nilai investasi tinggi.

Variabel Liberalisasi Tanah
Pengertian sederhana dari apa yang disebut liberalisasi tanah adalah penghapusan batasan-batas rasional penguasaan, pemilikan, dan disorientasi pemanfaatan tanah itu sendiri baik oleh perseorangan maupun entitas bisnis (perusahaan). Secara artifisial segala sesuatu yang dapat menghambat perolehan tanah bagi kepentingan investasi di karawang akan disingkirkan.

Secara kontekstual, liberalisasi tanah terletak di dua variabel usaha. Variable Pertama adalah cara memperoleh tanah. Sebagai contoh, ketika koorporasi menginginkan tanah pada skala luas namun kesulitan dalam melakukan pembebasan karena keengganan masyarakat untuk menjual tanahnya maka pemerintah setempat seperti desa dijadikannya sebagai kepanjangan tangan untuk melegitimasi tujuan pembebasan meski harus memaksa  masyarakatnya agar bersedia menjual tanahnya. Apabila masih menemukan kesulitan maka melalui bantuan desa perusahaan memalsukan data yuridis tanah yang hendak dikuasainya guna keperluan pendaptaran permohonan ha katas tanah di BPN. Baru setelah terbitnya bukti hak kepemilikan SHGB, spekulan atau pengusaha akan dengan mudah membebaskan tanah dengan harga murah karena hanya berupa ganti rugi atau kerohiman. Apabila para pemilik tanah masih tidak mau melepaskan penguasaan tanahnya maka alat berat dan aparat yang dihadapkan atau kriminalisasi dengan senjata SHGB yang diterbitkan BPN. Kejahatan Agraria seperti ini sangat lazim dilakukan oleh korporasi-korporasi besar seperti Sinar Mas Group dan Agung Podomoro Group pada 1980 an sampai awal tahun 1990 an sebagaimana banyak terjadi di kecamatan Telukjambe dan Ciampel. Sehingga selama rentang waktu tertentu kejahatan sistemik Agraria menyisakan konflik tanah (agrarian) begitu massif di Karawang yang menghadapkan rakyat dengan koorporasi . Tentu saja mudah untuk kita tebak, pihak rakyatlah yang menjadi korban kekejian itu. Contoh lain dari hambatan untuk memperoleh tanah yaitu regulasi seperti dalam ketetapan tata ruang. Namun pada kasus ini koorporasi memanfaatkan kebejadan moral birokrasi di Karawang dengan suap atau tawaran keuntungan kerjasama yang menggiurkan, sistem ruang bisa dirubah semudah membalikkan telapak tangan. Jika pun birokrasinya tetap membatu maka kriminalisasi bisa dihadapkannya. Salah satu contoh korbannya adalah mantan Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya yang terkena OTT KPK yang pada saat itu masih menjabat Bupati Karawang.

Disamping dua hal yang dicontohkan di atas, ada satu hal lagi yang menjadi titik pijakan pemikiran kita dimana dunia industri dalam pengertian peradaban telah memaksa rakyat terutama kaum tani untuk berkompetisi secara bebas di bidang ekonomi. Kaum tani dihadapkan pada dua pilihan, tetap menjadi petani penghasil bahan pangan dengan nilai ekonomi rendah atau banting stir ke usaha lain dengan menjual tanahnya untuk memperoleh kapital. Alih-alih dipungkiri atau bahkan dihalang-halangi, pilihan kaum tani terhadap usaha lain bukanlah tanpa dasar. Dari masa ke masa kaum tani dihadapkan pada kenyataan minimnya akses pengetahuan, permodalan, tidak memadainya infrastruktur pertanian, lambannya tranformasi teknologi dan hilangnya kedaulatan pasar karena masuknya barang impor, bahkan gagal panen pada siklus periodik selalu menghantui. Itulah sebab-sebab rendahnya pendapatan kaum tani.
Jadi liberalisasi tanah pada kerangka metodologi mengandung tiga unsur penting, yakni perampasan tanah, deregulasi dan kompetisi bebas.

Variable kedua adalah pemanfaatan tanah untuk kepentingan bisnis non pertanian. Pemanfaatan tanah yang selaras dengan kultur masyarakat yang bersumber pada kebutuhan pangan tidak lagi menjadi sesuatu yang penting bagi pemodal dan juga petani. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa bisnis di sektor industri manufaktur atau bisnis subordinatnya jauh lebih menguntungkan ketimbang usaha pertanian pangan. Padahal produksi beras Karawang tidak memulu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Karawang, tetapi berkontribusi terhadap kebutuhan pangan nasional.

Mengerem Laju Alih Fungsi Lahan
Pada fase sejarah manapun hakikat tanah tetaplah tunggal yaitu sumber dari segala sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia untuk menjangkau sandang, pangan maupun papan dengan beragam aneka usaha seperti pertanian, industri pengolahan/manufaktur maupun pertambangan. Pencapaian puncak dari segala usaha itu adalah terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran manusia. Bahkan lebih jauh dari itu tanah juga memiliki fungsi spiritual.
Dengan Kapital yang bergerak penetratif begitu anarkis ke kabupaten Karawang telah berhasil membawa kemajuan fisik pembangunan di satu sisi namun berhasil memporak porandakan bangunan agraria di sisi yang bersebrangan yang kemudian menebar ancaman serius bagi kelangsungan kedaulatan pangan kita. Kondisi ini tentunya didasarkan pada dua persoalan besar, pertama semakin menyusutnya lahan pertanian produktif (alih fungsi) dalam bingkai tata agraria buah dari pembangunan dan kedua adalah hilangnya kendali politik beras di dalam mekanisme pasar. Berikut uraian kedua persoalan tersebut :

1. Tantangan Tata Agraria Karawang
Yang menarik untuk didiskusikan dari tatanan agraria saat ini yaitu tentang bagaimana mengungkap kepelikan agraria itu sendiri bertalian dengan segi-segi masalahnya yang muncul sebagai tantangan yang menuntut pemecahan.
Di era Sukarno tata aturan pertanahan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria no. 5 tahun 1960 merepresentasikan tipikal suatu bangsa yang sedang bergerak ke arah yang lebih maju dengan mengintrodusir suatu perspektif dimana sarat-sarat kesejahteraan rakyat akan terpenuhi apabila rakyat itu sendiri memperoleh kedaulatan baik dalam hal kepemilikan tanah maupun kedaulatan di lapangan produksi. Bergerak simultan dengan itu semua, Sukarno menyelenggarakan kebijakan pembaruan agraria yang mencakup dua dimensi metodologi yaitu penambahan luas areal tanah pertanian (ekstensifikasi) dan intensifikasi sektor pertanian. Kebijakan ini diikuti langkah berikutnya membangun pabrik pupuk Sriwijaya, membangun waduk jati luhur dan mendirikan Institut Pertanian Bogor untuk mencetak ahli-ahli pertanian. Namun demikian program reformasi agraria belum cukup tenaga untuk memandu produksi pertanian rakyat sehingga dimasa itu krisis pangan cukup hebat tak dapat dielakkan lagi menghantam negeri ini, sehingga memaksa Sukarno mencetuskan deklarasi ekonomi (dekon) sebagai rumusan untuk memperbaiki keadaan pertanian dan pangan agar Indonesia terlepas dari lilitan impor beras.
Seperti halnya daerah lain, di Karawang masa kini kebijakan reformasi agraria sungguh jauh dari harapan. Kondisi ini disebabkan oleh kebijakan pertanahan tidak memiliki tujuan sosial sehingga di hulu tidak ada korelasional kuat dengan sitem produksi pertanian dan di hilir mekanisme distribusi hasil produksi tumpah ke pasar. Terlebih lagi sejak mulai masifnya kapital industri yang telah turut mendorong sumber-sumber agraria terkonsentrasi pada segelintir orang kaya mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan memicu gejolak sosial seperti alih fungsi lahan yang berkontribusi terhadap kerentatan pangan dan bencana alam seperti banjir. Adapun penguasaan hak atas tanah sebagai sumber agraria di Karawang dapat kita kelompokan sebagai berikut :

a. Spekulan tanah (biong). Tak sedikit orang yang berbisnis jual beli tanah. Sudah tentu tujuan utama dari para spekulan adalah investasi guna melipat gandakan keuntungan. Bisa jadi bahwa anggapan harga tanah itu semakin hari semakin naik bukanlah isapan jempol belaka atau mitos. Hampir di setiap tempat, tanah/lahan sudah menjadi barang/proferti yang  menurut waktu grafiknya bersifat eskalatif.

b. Penguasaan tanah oleh para Tuan Tanah. Para tuan tanah ini menguasai tanah secara besar-besaran (melebihi batas maksimum) dengan tujuan berbeda-beda tergantung dari lokasi yang dikuasainya. Bagi tuan tanah yang menguasai lahan pertanian dengan lokasi dalam fungsi ruang merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka lebih besar pada tujuan keuntungan produksi pangan. Berbeda dengan yang lokasi tanahnya pada fungsi ruang di luar zona hijau (pertanian/wilayah konsevasi), disamping memiliki tujuan keuntungan pertanian juga bermotif investasi.

c. Absentee Landlord (Guntai)
Kepemilikan lahan secara guntai pada skala yang sangat luas cukup menjadi alasan mendasar atas kemiskinan desa. Secara kepemilikan tanah absente akan menarik keluar (capital flight) hasil kekayaan alam atau sumber-sumber agraria. Disamping ekses ekonomi objek absente diyakini menjadi faktor potensial dari kerusakan tatanan kearifan lokal baik ekonomi, budaya atau pun lingkungan, sebab subjek absente sama sekali tidak memiliki tanggung jawab sosial atas segala resiko alih fungsi.

d. Kepemilikan lahan kecil-kecil oleh petani. Tak hanya tuan tanah dan tuan absente saja, petani pemilik lahan pertanian kecil pun akan sangat mudah mengalihkan kepemilikian haknya kepada pihak lain yang hendak mengalihfungsikan lahannya tersebut. Keadaan ini sangat dimungkinkan berkenaan dengan kecenderungan rendahnya hasil usaha tani berikut  masalah-masalah produksinya yang berhadapan dengan meroketnya harga sawah dari hari ke hari karena beririsan dengan plot pembangunan.

Dari keempat kelompok seperti disebutkan di atas akan sangat mudah mengalihkan haknya kepada pihak swasta/entitas bisnis untuk kemudian megalihfungsikan lahan tersebut untuk pembangunan berbagai sektor bisnis. Selama kelompok tersebut bisa melipatgandakan keuntungan dari hasil penjualan lahannya, mereka akan mengatakan perkara kedaulatan pangan adalah tanggung jawab pemerintah. Sayangnya, pejabat pemerintah sendiri mulai dari desa sampai kabupaten justru senang dengan kondisi tersebut, sebab dengan banyaknya transaksi peralihan hak atas tanah justru akan menyumbang kantongnya dengan rupiah besar. Terlebih penerapan tingginya biaya perijinan seperti Ijin Lokasi, SPPR, IMB dan AMDAL. Pemerintah tak lagi peduli dengan berbagai aturan yang ada. Massifnya penguasa tanah guntai dan penguasaan tanah yang melebihi batas maksimum justru dilegalkan peralihan haknya oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam bentuk AJB atau PPJB yang kemudian menjadi bukti lemahnya penegakan hukum agraria.

2. Swasembada Pangan suatu Usaha dan Tinjauan Kritis
Dalam masalah besar alih fungsi lahan pertanian (pangan) produktif juga tidak luput dari peran pemerintah sendiri. Adapun alasannya antara lain terbukanya kesempatan lapangan kerja dan kapasitas produksi beras masih bisa mencukupi masyarakat karawang bahkan masih terhitung surplus.
Ada baiknya kita sodorkan kritik atas dua alasan tersebut. Pertama, alasan serapan tenaga kerja dari investasi pembangunan yang berlangsung di bekas lahan sawah tekhnis tidaklah signifikan dikarenakan pembangunan dan pengembangan bisnisnya adalah sektor non produksi. Fakta lainnya adalah dari tenaga kerja yang terserap tidak sepenuhnya merupakan angkatan kerja masyarakat Karawang, belum lagi diperkuat oleh fenomena tenaga kerja asing yang datang ke karawang. Kedua, menurut Hanafi Kepala Dinas Pertanian Karawang kapasitas produksi beras pada akhir 2017 mencapai 1, 1 juta ton/tahun. Jika jumlah penduduk karawang sebanyak 2,3 juta jiwa berarti kebutuhan beras Karawang mencapai 591.785 ribu ton/tahun. Dengan demikian produksi beras Karawang masih surplus sebesar 508.215 ton.

Secara matematis, statistik kapasitas produksi beras memang mengalami surplus. Tetapi, pada awal 2018 Karawang sempat mengalami kelangkaan beras. Wakil Bupati Karawang Jimi Ahmad Zamaksari mengatakan bahwa kelangkaan beras dipicu oleh gagal panen karena serangan hama dimusim tanam ketiga, padahahal akhir 2017 produksi beras masih surplus. Lalu kemana larinya beras sebanyak 508.215 ton?

Disinilah keblingernya pemerintah kabupaten Karawang. Melalui dinas pertanian dan pangan, pemerintah gencar mendistrubusi bantuan baik pupuk, benih maupun alsintan pada musim tanam lalu mencatat statistik produktifitas padi pada setiap kali panen sedangkan yang didata oleh dinas adalah sawah-sawah milik masyarakat bukan milik pemda Karawang. Sialnya lagi pemerintah menggelontorkan bantuan pertanian setiap tahunnya dengan sasaran yang salah. Seharusnya petani-petani gurem, buruh tani dan penggarap yang berhak memperoleh bantuan, bukan tuan-tuan tanah dan tuan-tuan absente.

Persoalan beras sendiri harus kita lihat lebih jauh hingga pada titik pandang politik beras. Terdapat tiga aspek dalam tujuan politik beras : pertama, memastikan produksi beras memenuhi kebutuhan penduduk Karawang; kedua, memastikan kesejahteraan produsen beras, yakni kaum tani; dan ketiga, memastikan harga beras bisa dijangkau oleh seluruh penduduk Karawang.

Kasus kelangkaan beras pada awal 2018, janganlah kemudian mencari alasan dan kambing hitam. Seharusnya pemerintah kabupaten Karawang menyadari bahwa selama ini beras dihasilkan oleh para petani sedangkan bulog yang seharusnya menjadi instrument pasar beras tidak berkemampuan untuk membeli 100 persen kapasitas beras yang diproduksi petani, sehingga petani harus mencari pasar sendiri untuk menjual berasnya walau harus ke luar Karawang. Situasi pasar beras ini sering kali bertemu dengan kebijakan impor beras pemerintah pusat dalam mengatasi defisit beras. Keseluruhan situasi ini lah yang kemudian menciptakan pasar beras menjadi benar-benar liberal.

Sesungguhnya tidak sulit kita temui fakta-fakta di lapangan tentang sejumlah masalah klasik yang kemudian turut meyebabkan kelangkaan beras di Karawang : a) fluktuasi harga yang berkecenderungan terjun bebas. Merosotnya kapasitas produksi beras bisa saja disebabkan oleh faktor cuaca dan semakin menyempitnya lahan pertanian karena alih fungsi, b) struktur agraria yang begitu timpang dimana terjadi pengkonsentrasian sumber-sumber agraria berada dalam genggaman tangan segelintir orang kaya dan pengusaha c) minimnya akses sarana penunjang produksi pertanian, permodalan, teknologi dan akses pasar.
Fakta-fakta tersebut memberikan pesan kepada kita bahwa swasembada pangan/beras tidak akan pernah kita peroleh dan rasakan apabila persoalan-persoalan agraria dan tata kelola agrikultur tidak dituntaskan secara komprehensif.

Mengutif penjelasan Karl Marx, “yang kita perlukan ialah produksi yang hari demi hari meningkat, yang urgensinya tidak dapat dipenuhi dengan membiarkan sekelompok kecil individu mengaturnya sesuka mereka dan kepentingan-kepentingan pribadi atau secara bodoh menghabis-habiskan daya bumi (tanah). Semua cara modern seperti irigasi, drainasi,  penggarapan tanah dengan mesin, pemeliharaan secara kimiawi, dsb, pada akhirnya haruslah dilakukan dalam pertanian. Namun, pengetahuan ilmiah yang kita miliki, dan alat-alat tehnik pertanian yang kita kuasai, seperti permesinan, dsb, tidak akan pernah dapat diterapkan secara berhasil kecuali dengan pembumidayaan tanah secara besar-besaran. Penggarapan tanah secara besar-besaran-bahkan dalam bentuk sekarang yang kapitalistik, yang memerosotkan produser itu sendiri menjadi sekedar hewan kerja-mesti menunjukan hasil-hasil yang jauh lebih unggul ketimbang penggarapan tanah secara sebagian-sebagian dan kecil-kecilan-tidakkah itu, jika diterapkan dalam dimensi-dimensi nasional, jelas memberikan dorongan luar biasa pada produksi? Kebutuhan rakyat yang terus-meningkat di satu pihak, terus meningkatnya harga produk-produk agrikultur di lain pihak, menjadi bukti yang tidak dapat disangkal bahwa nasionalisasi atas tanah telah menjadi suatu keharusan sosial. Pengerdilan produksi pertanian yang bersumber pada penyalahgunaan individual menjadi tidak dimungkinkan lagi dengan pelaksanaan kultivasi yang terkendali/diawasi, dengan suatu biaya dan demi keuntungan bangsa.”

Marx begitu jeli memandang kemajuan eropa dalam berbagai bidang industri beriringan dengan hari depan hak dasar manusia atas pangan. Bisa jadi yang dikhawatirkan Marx waktu itu, saat ini berlangsung di Karawang. Lenyapnya ribuan hektar lahan pertanian pangan di Karawang bisa kita telusuri di beberapa tempat antara lain; di sepanjang jalan interchage Karawang Barat yang telah berdiri pergudangan, mall, hotel, sarana hiburan, pertokoan, bengkel dan restoran.

Bangunan-bangunan serupa juga berdiri di sepanjang jalan artery Tanjungpura-Warung Bambu yang sebelumnya merupakan areal pertanian tekhnis. Belum lagi, secara signifikan kurang lebih 250 an perumahan yang berdiri di atas hamparan lahan pertanian pangan seperti di kecamatan Karawang timur, Karawang Barat, Telukjambe, Klari, Purwasari dan Cikampek.
Alih fungsi lahan secara besar-besaran yang turut menyebabkan krisis pangan bukanlah problem tunggal yang tengah berlangsung di Karawang dampak dari akumulasi/super profit namun di tempat yang berbeda nampak kehancuran lingkungan seperti tercemarnya sungai Citarum dan laut oleh limbah industri, perusakan gunung (daerah konservasi), deforestasi, krisis air bersih dsb.
Dengan demikian, pemerintah semestinya memiliki political will yang mau memahami seluk beluk kemiskinan rakyatnya, berkehendak menghapus monopoli tanah oleh orang kaya dan pemodal serta berkemauan keras mengembalikan citra lumbung pangan. Karenanya bersama rakyat menjalankan pembaruan agraria (Agrarian Reform) yang diarahkan untuk membangun Industrialisasi Pertanian bagi pencapaian kedaulatan pangan mengingat pangan merupakan sesuatu yang tidak dapat disubstitusi.
Ditulis oleh : Engkos Kosasih
(Sekjen Serikat Petani Karawang)

Posting Komentar

0 Komentar