0 X DIBACA

Atlasindo Sedang Menggali Kuburannya Sendiri

Gunung Sirna Langgeng yang dieksploitasi oleh PT. Atlasindo Utama sejak tahun 2002


Sepuluh hari menjelang dirgahayu Republik Indonesia kelompok masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Karawang Bersatu (MKB) kembali melancarkan aksi unjuk rasa dengan mendatangi kantor Bupati Karawang menuntut pemerintah kabupaten Karawang menutup segala kegiatan pertambangan PT. Atlasindo Utama yang telah beroperasi sejak tahun 2002. Aksi tersebut memetik buah manis. Sebab, Bupati Karawang pada hari itu juga memutuskan menghentikan segala bentuk kegiatan usaha di lokasi tambang dengan alasan kelestarian lingkungan.
Keputusan bupati tersebut, disambut gegap gempita kegembiraan sebagian masyarakat terutama kelompok yang menginginkan disudahinya pengeksploitasian gunung Sirna Langgeng. Namun dua hari berselang setelah penutupan pertambangan oleh Bupati Cellica Nurrachadiana, terdapat aksi masa dari suatu kelompok masyarakat yang menolak penutupan pertambangan dengan menyampaikan aspirasinya ke kantor desa Cintalanggeng. Mereka adalah buruh yang selama ini bekerja di perusahaan pertambangan yang ditutup oleh bupati.
Jika ditelusuri jejaknya, kemunculan dikotomi kelompok sosial ini sudah ada sejak lama. Pada 2011 lalu, masyarakat petani di sekitar wilayah tambang yang tergabung dalam Serikat Petani Karawang (SEPETAK) pernah berurusan dengan PT. Atlasindo. Waktu itu terdapat sejumlah tuntutan yang diusung SEPETAK antara lain ganti rugi tanaman petani yang rusak terkena dampak dari kegiatan pertambangan, perbaikan jalan, penyiraman jalan, penanaman pohon, pembatasan waktu angkut barang hasil tambang dsb. Ketika tuntutan SEPETAK mulai merambah pada posisi legalitas operasional dengan kata lain menuntut pemerintah untuk menutup usaha pertambangan PT. Atlasindo Utama, sejak saat itu pula terjadi fragmentasi kelompok kepentingan di level masyakat. Perlahan tapi pasti fragmentasi itu kian meruncing sehingga menciptakan satu keadaan sosial dimana antar kelompok masyarakat dipaksa berhadap-hadapan secara antagonistik. Disatu pihak masyarakat menginginkan penutupan pertambangan dengan alasan kelestarian lingkungan dan di pihak masyarakat yang bersebrangan menginginkan PT. Atlasindo terus beroperasi karena dalam kegiatan tambang tersebutlah mereka mengais rejeki. Tak dapat dielakkan, syakwasangka yang kemudian menyelimuti alam pikiran kedua kelompok itu.
Jika jejak yang pernah ditorehkan oleh SEPETAK terhadap perjuangan menegakkan keadilan atas manusia dan alam berhenti sampai ketika waktu petani dihadapkan dengan buruh mengandung arti terhentinya perjuangan menutup pertambangan Atlasindo. Sementara kenyataan sosial yang saat ini berlangsung buah dari kegigihan gerakan MKB, Atlasindo berhasil ditutup namun bergerak simultan dengan bangkitnya perjuangan buruh agar Eksploitir Andesit tetap beroperasi dengan harapan mereka bisa kembali bekerja.
Dari kenyataan sosial inilah hendaknya melahirkan perspektif baru bagi kedua belah pihak. Harapan tentang kelestarian alam dan tidak hilangnya pekerjaan para buruh senantiasa menjadi kepentingan bersama untuk merumuskan jalan keluar secara demokratis dengan semangat keadilan sosial.
Guna menjangkauan perpaduan pemikiran serta kepentingan kedua belah pihak agar menjadi pedoman sikap dan behavioral ada baiknya kita tinjau pada dua aspek.
I. Sisi Pandang Nengatif
Tak dapat diingkari, bahwa dalam alur pikiran kita, dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan adalah kerusakan lingkungan. Yang pasti akan dan mungkin telah terjadi sebagai dampak nyata dari penambangan diantaranya : perubahan thopografi; perubahan stabilitas lahan penyebab erosi dan longsor; perubahan iklim dan kualitas udara; perubahan kualitas air, rusaknya jalan karena digunakan sebagai lalu lintas angkutan barang tambang dsb dsb. Belum lagi jika pengawasan pertambangan dilakukan semaunya, sungguh banyak contoh lokasi bekas pertambangan hanya berupa lubang-lubang besar yang menganga tanpa reklamasi.
Itulah sebabnya disejumlah tempat seperti Kulon Progo, Trenggalek, Rumpin, Tanjungsari Bogor dan Cipongkor Bandung penambangan batu andesit selalu mendapat kecaman dan perlawanan dari masyarakat.

II. Sisi Pandang Positif
1. barang tambang dalam manfaat pembangunan (development benefits)
Barang tambang yang dihasilkan oleh PT. Atlasindo adalah sumber daya mineral non logam batuan Andesit. 
Sumber daya mineral merupakan sumber daya alam yang proses pembentukannya memerlukan waktu jutaan tahun yang sifat utamanya tidak dapat terbarukan. Sumber daya mineral merupakan kekayaan alam Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan sebagaimana termaktub dalam UUD pasal 33 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara di pergunakan untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat”

Batuan andesit merupakan batuan beku volkanik hasil pembekuan magma yang bersifat menengah/intermedier yang umumnya ditemukan pada lingkungan tektonik dengan aktivitas volkanisme. Pembentukan batuan andesit dapat terjadi pada pembekuan magma di permukaan maupun di bawah permukaan, yaitu di bagian atas lubang volkanik,yang lazim disebut sebagai volcanic neck. Batuan andesit digunakan terutama sebagai bahan pondasi pada bangunan dikarenakan sifatnya yang cukup keras dan kuat, serta memiliki ketahanan yang cukup signifikan terhadap pelapukan. Secara umum, batuan andesit digunakan sebagai bahan/material utama dalam pembangunan infrastruktur, jalan, bendungan, dan lain sebagainya. Pemanfaatan komoditas bahan galian batuan andesit dilakukan melalui tahapan penambangan, pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran (Mohammad Ubaidillah : 2015).
Sehubungan dengan manfaat andesit bagi pembangunan seharusnya pemerintah kabupaten Karawang sudah memiliki master plane pembangunan berikut rencana definitif kebutuhan material andesit. Sehingga dapat diketahui seberapa besar volume andesit yang dibutuhkan dan bisa digali dari sumbernya. Hal ini bertujuan agar aktifitas pertambangan dapat dioperasikan berdasarkan kebutuhan, bukan keuntungan di pasar. Tentu saja, aktifitas pertambangan yang dimaksudkan mengacu pada kebutuhan pembangunan, tidak dapat diserahkan kepada pihak swasta tetapi diselenggarakan oleh pemerintah melalui entitas usaha semisal dalam bentuk BUMD.
Jika pun saat ini hasil tambang dari PT. Atlasindo tidak pernah berkontribusi terhadap pembangunan kabupaten Karawang tetapi kenyataannya pembangunan sampai ke pelosok-pelosok desa masih terus berjalan. Artinya Karawang mengambil andesit dari luar Karawang. Dengan demikian, kita turut berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan alam di luar Karawang.
2. Kesempatan Kerja Masyarakat Sekitar (Community Employment Opportunities)
Diakui atau tidak diakui, usaha pertambangan dapat menyerap lapangan kerja. Namun kritiknya adalah sistem kerja yang berlaku saat ini tidak memperhatikan factor-faktor keselamatan kerja dan dari segi upah tidak merepresentasikan harapan kesejahteraan para pekerjanya.

Walau demikian pertambangan bukanlah alasan tunggal sebagai potensi untuk membangun lapangan kerja di suatu desa. Apabila Karawang sudah tidak lagi membutuhkan andesit maka pertambangan harus diakhiri dan pemerintah berkewajiban membangun lapangan kerja di sektor lain secara masal seperti Industri Ternak dsb. Lapangan kerja semacam ini tidak bisa diselenggarakan secara serampangan, melainkan menuntut peran pemerintah dengan terlebih dahulu mengintrodusir tata ekonomi dengan membuat peta jalan pembangunan ekonomi kabupaten Karawang.
Jadi, dengan saling memahami kepentingan antar kelompok masyarakat, setidaknya mengajukan tantangan bagi kita semua untuk berjuang lebih keras menuntut pemerintahan Cellica - Jimmy guna memahami dan bertindak secara politik dalam mewujudkan kelestarian alam, keadilan ekonomi dan pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi hari depan.
Oleh : Engkos Kosasih
(Sekjen Serikat Petani Karawang)

Posting Komentar

0 Komentar